Perencanaan Pendidikan

Dalam Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tebtang Sistem Pendidikan Nasionalpasal 1 ayat 1, diungkapkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah: “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara” (UU RI No 20 Tahun 2003) dari defenisi pendidikan tersebut, dengan jelas terungkap bahwa pendidikan indonesia adalah pendidikan yang usaha sadar dan terencana, untuk mengembangkan potensi individu demi tercapainya kesejahteraan pribadi, masyarakat dan negara.

Persoalannya kemudian adalah, apakah yang menjadi pijakan bagi usaha “perencanaan sadar” . Serta apa yang menjadi sasaran standar bagi individu, masyarakat dan negara.Pencarian jawaban atas pertanyaan ini sangat penting untuk dicari, sebagai pagangan bagi seluruh insan pendidikan khususnya dan bangsa indonesia umumnya. Insan pendidikan mulai dari guru, sebagai operator pendidikan, sampai dengan menteri, sebagai pejabat khusus penanggung jawab pendidikan, haruslah mengetahui dengan tepat apa yang menjadi landasan dalam perencanaan pendidikan Indonesia. Pengetahuan mengenai landasan akan menghindarkan pendidikan dari proyek coba-coba dan ganti menteri ganti kurikulum. Pengetahuan mengenai landasan pendidikan Indonesia oleh para guru, akan membuat pelajaran menjadi lebih bermakna. Kebermaknaan ini karena guru di dalam kelas mengetahui untuk apa, mengapa, dan karena apa dia melakukan proses pendidikan di kelas.

Demikian juga dengan siswa, akan merasa lebih nyaman untuk belajar, karena mengetahui alasan dan tujuan ia menginvestasikan waktu mudanya untuk belajar di kelas. Pengetahuan menganai landasan pendidikan Indonesia oleh para pejabat pembuat kebijakan pendidikan, akan membuat kebijakan pendidikan nasional konsisten, tetap dan terarah dengan pasti. Konsisten, maksudnya kebijakan pendidikan secara menyeluruh (bagian dan waktu) tersusun dengan landasan yang sama. Tetap, maksudnya kebijakan pendidikan pada berbagai sub dan waktu ke waktu tidak mengalami loncatan yang mengejutkan, sehingga tidak membingungkan masyarakat sebagai pelanggan kebijakan. Terarah, maksudnya kebijakan pendidikan pada berbagai sub dan waktu ke waktu tetap mengarah pada satu tujuan besar, yaitu gambaran manusia Ideal menurut bangsa Indonesia. Bangsa Indoeseia secara keseluruhan juga teramat penting untuk memahami landasan pendidikan, sebab sebagai pelanggan dari kebijakan pendidikan, mereka berhak untuk mengetahui mengapa, untuk apa, dan apa kebijakan pendidikan yang ada harus mereka ikuti.

Sebagian orang mengatakan landasan pendidikan hendaknya diletakkan pada suatu sistem pengetahuan yang telah mapan, sehingga penyusunan kebijakan pendidikan menjadi pasti dan eksak (Sadulloh, 2003). Pendapat ini menyarankan agar pendidikan didasarkan pada ilmu-ilmu ynag telah mapan seperti Psykologi, sosiologi, antropologi, biologi, kimia, dan lain-lain. Dalam taraf tertentu pada praktek pendidikan, pendapat ini dapat diterima, karena dengannya pendidikan akan tersusun dengan sangat sistematis. Namun permasalahan mulai timbul, ketika permasalahan sampai pada persolan-persoalan mendasar seperti, mengapa manusia harus mengikuti pendidikan?, siapa yang berhak mendidik manusia?, apakah pendidikan tidak “memperkosa” kondrat ilahi?, apakah manusia pantas didik?, apa tujuan akhir pendidika?, dengan cara apa pendidikan sebaiknya dilakukan?, dan berbagai pertanyaan mendasar yang lain (Noor, 1986).
Berbagai pertanyaan tersebut tidak akan dapat ditemukan jawabannya dalam ilmu. Karena jawaban atas pertanyaan tersebut bersifat mendasar dan umum. Pengetahuan manusia yang memiliki sifat seeprti ini adalah pengetahuan filsafat. Pendidikan memerlukan landasan filsafat karena masalah pendidikan tidak hanya sebatas pelaksanaan pendidikan, yang hanya terbatas pada pengalaman empiris. Dalam pendidikan akan muncul permasalahan yang lebih luas, komples, dan lebih mendalam, yang tidak terbatas oleh pengalaman indrawi maupun fakta-fakta faktual yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh sains pendidikan (sains of education) (Sadulloh, 2003). Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah tujuan pendidikan yang bersumber dari tujuan hidup manusia dan nilai sebagai pandangan hidup manusia. Yujuan pendidikan senantiasa berhubungan langsung dengan tujuan hidup dan pandangan hidup individu maupun masyrakat yang menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan tidak akan dapat dipahami sepenuhnya tanpa memahami tujuan akhirnya, sehingga hanya dengan memehami tujuan hidup manusia dan masyaraktlah maka tujuan pendidikan akan dapat dipahami dengan jelas.

Dalam ruang pengetahuan manusia terdapat teramat banyak sistem bangun filsafat dan geralan filsafat, yang masing-masing berkembang dengan latar belakang historis dan latar belakang kondisi sosial yang berbeda. Keberbedaan latar belakang tersebut dan karakteristik filsafat yang pra-priori (Rindjin, 1987), menyebabkan filsafat menjadi berbeda-beda pada setiap komunitas (bangsa). Dalam keragaman filsafat yang ada diperlukan sebuah kebijaksanaan untuk memilih filsafat mana yang akan digunakan sebagai pijakan dasar dalam mengembangkan praktek dan kebijakan pendidikan. Untuk itu maka diperlukan pengetahuan yang luas menganai berbagai sistem filsafat umum dan aplikasinya dalam filsafat pendidikan. Setiap bangsa pada dasarnya telah memiliki sistem nilai dan sistem keyakinan yang berkembang secara kontinyu dan mengakar pada masyarakat itu (Noor, 1986), namun belum terumus dengan formal. sistem nilai dan sistem keyakinan pada suatu masyarakat, yang kemudian di-formalkan, menjadi sebuah sistem filsafat selanjutnya disebut Ideologi.

Pada haketnya Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai
Perencanaan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan masyarakat masa depan adalah perencanaan yang didorong oleh mekanisme pasar. Yang berarti tujuan pembangunan nasional akan lebih dekat dan mendapat support dari masyarakat secara utuh. Dan selanjutnya dunia masa depan, dunia abad 21 sebagai abad informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK), telah dan akan mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia yang sedang menapak kea rah kearah masyarakat industri. Transformasi masyarakat masa depan menuntut suatu fisi pendidikan dan pelatihan yang jelas, yang mengakomodasikan dinamika transformasi social-ekonomi masyarakat yang akan terjadi. Era teknologi komunikasi akan lebih mendekatkan manusia satu dengan yang lain, sehingga dinamika tersebut harus ditampung untuk lebih mensukseskan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Visi strategis tersebut harus dapat mengarahkan proses perencanaan pendidikan dan pelatihan nasional, sehingga dengan demikian program-program pembangunan nasional yang diprioritaskan pada bidang ekonomi dalam PJP II, akan di support oleh adanya Sumber Daya Manusia Indonesia yang cerdas dan terampil sesuai dengan kebutuhan masyarakat global.apa yang diharapkan terjadi sperti (peristiwa, keadaan, suasana), dan sebagainya. Perencanaan bukanlah masalah kira-kira, manipulasi atau teoritis tanpa fakta atau data yang kongkrit. Dan persiapan perencanaan harus dinilai. Bangsa lain yang terkenal perencanaannya adalah bangsa Amerika Serikat. Perencanaan sangat menentukan keberhasilan dari suatu program sehingga bangsa Amerika dan bangsa Jepang akan berlama-lama dalam membahas perencanaan daripada aplikasinya.

BAB II

PEMBAHASAN

 A.    Definisi Perencanaan Pendidikan         

Dari berbagai pendapat atau definisi yang dikemukakan oleh para pakar manajemen, antara lain:

  • Menurut, Prof. Dr. Yusuf Enoch

Perencanaan Pendidikan, adalah suatu proses yang yang mempersiapkan seperangkat alternative keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepadanpencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya serta menyeluruh suatu Negara

  • Beeby, C.E

Perencanaan Pendidikan adalah suatu usaha melihat ke masa depan ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan prioritas, dan biaya pendidikan yang mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada dalam bidang ekonomi, social, dan politik untuk mengembangkan potensi system pendidikan nasioanal memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh system tersebut

  • Menurut Guruge (1972)

Perencanaan Pendidikan adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan p

endidikan

  • Menurut Albert Waterson (Don Adam 1975)

Perencanaan Pendidikan adala investasi pendidikan yang dapat dijalankan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan lain yang di dasarkan atas pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial

  • Menurut Coombs (1982)

Perencanaan pendidikan suatu penerapan yang rasional dianalisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarak

  • Menurut Y. Dror (1975)

Perencanaan Pendidikan adalah suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan social secara menyeluruh dari suatu Negara

Jadi, definisi perencanaan pendidikan apabila disimpulkan dari beberapa pendapat tersebut, adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi (taat asas) internal yang berhubungan secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang-bidang itu sendiri maupun dalam bidang-bidang lain dalam pembangunan, dan tidak ada batas waktu untuk satu jenis kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatan mendahului dan didahu
Secara konsepsional, bahwa perencanaan pendidikan itu sangat ditentukan oleh cara, sifat, dan proses pengambilan keputusan, sehingga nampaknya dalam hal ini terdapat banyak komponen yang ikut memproses di dalamnyalui oleh kegiatan lain

Dalam penentuan kebijakan sampai kepada palaksanaan perencanaan pendidikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu : siapa yang memegang kekuasaan, siapa yang menentukan keputusan, dan faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Terutama dalam hal pemegang kekuasaan sebagai sumber lahirnya keputusan, perlu memperoleh perhatian, misalnya mengenai system kenegaraan yang merupakan bentuk dan system manajemennya, bagaimana dan siapa atau kepada siapa dibebankan tugas-tugas yang terkandung dalam kebijakan itu. Juga masalah bobot u ntuk jaminan dapat terlaksananya perencanaan pendidikan. Hal ini dapat diketahui melalui output atau hasil system dari pelaksanaan perencanaan pendidikan itu sendiri, yaitu dokumen rencana pendidikan.

 

Dari beberapa rumusan tentang perencanaan pendidikan tadi dapat dimaklumi bahwa masalah yang menonjol adalah suatu proses untuk menyiapkan suatu konsep keputusan yang akan dilaksanakan di masa depan. Den

gan demikian, perencanaan pendidikan dalam pelaksanaan tidak dapat diukur dan dinilai secara cepat, tapi memerlukan waktu yang cukup lama, khususnya dalam kegiatan atau bidang pendidikan yang bersifat kualitatif, apalagi dari sudut kepentinganB.     Perencanaan Pendidikan yang Efektif dan Efisien

Perencanaan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang mengarahkan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan pembangunan nasional merupakan suatu proses yang mengarahkan keseluruhan usaha yang melibatkan kemampuan serta pemanfaatan sumber-sumber daya dan
Perencanaan pendidikan nasional harus diarahkan kepada pencapaian tujuan dan visi normatif pembangunan nasional sebagaimana kekuatan internal serta kecenderungan-kecenderungan global yang mempengaruhi arah pembangunan nasional Dengan proses perencanaan pendidikan dan pelatihan nasional yang demikian bukanlah semata-mata pencapaian target kuantitatif tetapi juga bahkan terlebih berkenan dengan pembenahan system agar supaya lebih efektif dan efisien, meningkatkan mutu proses pembelajaran dan pelatihan, serta materi yang disampaikan di dalam proses.dana untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pendidikan dan pelatihan sebagai proses sumber daya manusia yang akan melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan nasional haruslah sejalan dengan proses untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

Tersebut bukan hanya mempunyai kualitas yang tinggi tetapi juga relevan dengan tuntutan pembangunan nasional.Rencana yang telah disepakati haruslah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, menyampingkan tujuan-tujuan tambahan dan memfokuskan kepada rencana yang telah ditentukan. Bukan berarti bahwa rencana yang telah disepakati tidak dapat ditawar-tawar lagi. Penyesuaian suatu rencana hanya dapat terjadi apabila kondisi meminta untuk perbaikan-perbaikan selama pelaksanaanKeterbatasan dana, ketidakmampuan pelaksana, kurang koordinasi di lapangan dapat menyebabkan penyesuaian pelaksanaan.Perencanaan pendidikan dan pelatihan diarahkan pada pengembangan dan penguasaan IPTEK serta penerapannya. Berikutnya keterampilan yang diprogramkan adalah keterampilan yang dibutuhkan di dalam pasar kerja oleh dunia industri atau oleh kesempatan-kesenmpatan yang muncul karena kemajuan ilmu dan teknologi kemudian perencanaan yang disajikan merupakan suatu rencana yang melahirkan inisiatifDemikianlah proses perencanaan pendidikan dan pelatihan yang efektif harus dapat menumbuhkan suatu system pendidikan dan perencanaan yang mengakomodasikan lahirnya kemampuan-kemampuan yang diperlukan oleh suatu masyarakat Suatu proses perencanaan pendidikan dan pelatihan yang efektif juga berkenaan dengan proses

C.    Nilai Balik  Perencanaan Pendidikan

Berkaitan dengan isu-isu atau pendapat tentang perencanaan pendidikan yang dikatakan baik, tapi buruk dalam implementasinya, mungkin ada benarnya pendapat tersebut jika dilihat dari hasil yang terjadi yang berkaitan dengan perencanaan pendidikan tersebut, salah satu diantara perencanaan pendidikan yang implementasinya tidak sesuai dengan perencanaan adalah Program Wajib Belajar 9 tahun misalnya, dimana pada Program Wajib Belajar 9 tahun ini, pemerintah pusat dalam hal ini Departeman Pendidikan Nasional, untuk menuntaskan progam wajar 9 tahun ini, pemerintah pusat memberikan bantuan pendidikan kepada siswa yang dikenal dengan BOS (Bantuan Operasional Sekolah), harapan dari Pemerintah Pusat dengan adannya program ini, maka seluruh anak bangsa yang a

pembelajaran. Era informasi dengan cyber learning akan mengubah seluruh proses belajar baik di dalam system pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Oleh karena itu, cyber learning harus direncanakan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rencana pendidikan dan pelatihan masa depan

da diseluruh pelosok negeri ini dapat menikmati/mengenyam pendidikan minimal pendidikan dasar 9 tahun, tapi kenyataannya program BOS tersebut, belum menunjukkan hasil yang sangat signifikan, karena masih banyak siswa-siswa usia sekolah yang belum dapat menikmati pendidikan sampai 9 tahun tersebut, hal ini mungkin disebabkan oleh belum mencukupinya biaya BOS yang digunakan buat siswa dalam melaksanakan pendidikannya, sehingga siswa masih dibebani biaya lagi untuk menutupi kekurangan dari dana BOS tersebut, akibatnya banyak siswa-siswa yang putus sekolah karena tidak sanggup menanggung biaya tambahan tersebut. Mungkin pemerintah harus memikirkan kembali besaran dana BOS tersebut, hingga dana tersebut benar-benar dapat digunakan untuk mencukupi siswa dalam melaksanakan pendidikan dasar 9 tahun itu.

Kondisi Indonesia sejak dilanda krisis ekonomi pada 1997 sampai sekarang masih belum menentu. Dalam dunia pendidikan pun, Indonesia masih punya masalah yang cukup serius. Di media massa banyak dilansir mengenai rendahnya mutu pendidikan kita. Kualitas sumber daya manusia Indonesia hanya berada di peringkat ke-109, kalah dari Malaysia, Jepang, Thailand, dan Vietnam (M. Nurdin, 2005).Penyediaan minimal fasilitas pendidikan yang diperlukan suatu kota harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk sampai tingkat pendidikan menengah. Penyediaan fasilitas pendidikan tersebut selain disediakan oleh pemerintah juga dapat didukung oleh pihak swasta dalam bentuk yayasan pendidikan. Dilihat dari sisi kuantitasnya, fasilitas pendidikan yang ada di Kota Bima dapat dikatakan sudah memadai dan sudah mempunyai tingkat pelayanan yang tinggi. Fasilitas pendidikan yang ada tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan penduduk, baik untuk pendidikan pra sekolah (STK), pendidikan dasar (SD dan SLTP) dan pendidikan menengah (umum dan kejuruan) maupun perguruan tinggi.

Untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumberdaya manusia yang berkualitas, sebuah kota otonom penting memiliki Perguruan Tinggi Negeri yang berbasis kebutuhan lokal dengan orientasi global.

Untuk membangun manusia unggul harus berangkat dari filosofi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Menata pendidikan mereka sejak dini merupakan sesuatu yang mutlak. Jika mutu pendidikan dasar baik, apakah itu bangunannya, fasilitas belajar, maupun buku serta gurunya, maka baiklah selanjutnya. Sekolah yang bermutu dan sehat akan memicu gairah belajar anak. Mereka akan menganggap sekolah sebagai tempat yang menyenangkan. Sekolah dapat berubah menjadi wahana yang memikat bukan sebaliknya, membuat siswa tidak betah bahkan takut.

Menciptakan kondisi sekolah yang ideal seperti itu berarti kita sudah mulai membangun fondasi kokoh dalam pengembangan SDM. Memang, hasilnya tidak serta merta terlihat dalam lima-enam tahun kedepan. Tapi kita telah menciptakan generasi unggul karena hitungan investasi SDM akan kelihatan hasilnya pada generasi berikutnya.

1.      Masalah Anggaran

Suatu pembangunan visioner yang harus diwujudkan oleh Pemerintah  tidak kecil tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah. masalah yang paling besar tentu saja masalah dana .

2.      Langkah Tepat

Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan di masa yang akan datang. Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di era pasar bebas sangat tergantung pada investasi bidang pendidikan, penelitian, dan pembangunan alih teknoologi, dimana peningkatan infrasruktur pendidikan dasar memegang kunci yang amat menentuka

3.      Kualitas Output

Kualitas bisa diukur dari mana saja, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun koordinasi. Kualitas pendidikan nasional memang sudah sangat memprihatinkan.Di sinilah kelemahan sistem pendidikan kita, kurang perhatian pada output. Jika sistem pendidikan tidak fokus pada output, maka berbagai tantangan (seperti laju teknologi yang begitu pesat) akan sulit ditaklukkan.Di sisi lain, hak guru untuk mengevaluasi proses belajar-mengajar dirampas begitu saja oleh UN. Padahal, dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 58 ayat (1) dijelaskan bahwa “evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara bekesinambungan.”

4.      Kebijakan Yang Berganti-Ganti.

Kebijakan yang sering berganti-ganti bukanlah satu-satunya penyebab rendahnya mutu pendidikan saat ini, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan, diantara faktor-faktor tersebut misalnya adalah rendahnya kualitas/profesionalisme guru selaku tenaga pendidik, kurangnya sarana prasarana pendidikan, kurangnya perhatian orang tua/partisipasi masyarakat juga dapat menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Rendahnya kualitas/profesionalisme guru dapat disebabkan karena banyak sekali guru yang tidak fokus kepada profesinya dikarenakan rendahnya income yang diperoleh guru tersebut, hingga mereka mengajar hanya untuk memenuhi kewajiban saja, mereka tidak mempunyai beban moral atau tanggung jawab untuk mencerdaskan anak didik mereka, karena yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana mereka dapat mencari penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.Kurangnya sarana prasarana juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan, hal ini disebabkan terbatasnya anggaran pendidikan, hingga saat ini pemerintah belum sanggup untuk merealisasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, hingga banyak sekali program-program yang tidak dapat direalisasikan karena terbatasnya anggaran pendidikan tersebut.Mungkin salah satu penyebab dari kebijakan pemerintah yang sering berganti-ganti, hingga menyebabkan rendahnya mutu pendidikan adalah adannya kebijakan dalam hal kurikulum yang selalu berubah-ubah hingga menyebabkan ketidakpastian/kebingunan dalam melaksanakan kurikulum tersebut, seringkali guru menjadi bingung dengan adanya kurikulum yang berubah-ubah tersebut, karena dengan pergantian kurikulum tersebut, secara otomatis guru tersebut harus menyesuaikan kembali dengan kurikulum yang baru itu, proses penyesuaian ini memerlukan waktu yang cukup lama, karena guru-guru tersebut harus memahami isi dari kurikulum tersebut, agar dapat di implementasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Karena itulah perubahan kebijakan yang dilakukan ditengah jalan sebaiknya seminimal mungkin kalau bisa dihindarkan, hingga tidak menjadikan salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan.

Kondisi Indonesia sejak dilanda krisis ekonomi pada 1997 sampai sekarang masih belum menentu. Dalam dunia pendidikan pun, Indonesia masih punya masalah yang cukup serius. Di media massa banyak dilansir mengenai rendahnya mutu pendidikan kita. Kualitas sumber daya manusia Indonesia hanya berada di peringkat ke-109, kalah dari Malaysia, Jepang, Thailand, dan Vietnam (M. Nurdin, 2005).Penyediaan minimal fasilitas pendidikan yang diperlukan suatu kota harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk sampai tingkat pendidikan menengah. Penyediaan fasilitas pendidikan tersebut selain disediakan oleh pemerintah juga dapat didukung oleh pihak swasta dalam bentuk yayasan pendidikan. Dilihat dari sisi kuantitasnya, fasilitas pendidikan yang ada di Kota Bima dapat dikatakan sudah memadai dan sudah mempunyai tingkat pelayanan yang tinggi. Fasilitas pendidikan yang ada tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan penduduk, baik untuk pendidikan pra sekolah (STK), pendidikan dasar (SD dan SLTP) dan pendidikan menengah (umum dan kejuruan) maupun perguruan tinggi.

Untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumberdaya manusia yang berkualitas, sebuah kota otonom penting memiliki Perguruan Tinggi Negeri yang berbasis kebutuhan lokal dengan orientasi global.

Untuk membangun manusia unggul harus berangkat dari filosofi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Menata pendidikan mereka sejak dini merupakan sesuatu yang mutlak. Jika mutu pendidikan dasar baik, apakah itu bangunannya, fasilitas belajar, maupun buku serta gurunya, maka baiklah selanjutnya. Sekolah yang bermutu dan sehat akan memicu gairah belajar anak. Mereka akan menganggap sekolah sebagai tempat yang menyenangkan. Sekolah dapat berubah menjadi wahana yang memikat bukan sebaliknya, membuat siswa tidak betah bahkan takut.

D.    Tenaga-tenaga Perencanaan Pendidikan yang profesional

Perencanaan pendidikan yang efektif dan efisien tentunya meminta tenaga-tenaga yang professional tersebut, yaitu para perencana harus merupakan suatu tim multi-disipliner. Dan mereka bukan hanya ahli-ahli dalam bidang pendidikan dan pelatihan melainkan juga dari disiplin-disiplin dari luar pendidikan, seperti teknik, ekonomi, antropologi, filsafat, dan bidang-bidang lainnya yang relevan. Tentunya yang ideal adalah adalah ahli-ahli pendidikan yang menguasai disiplin-disiplin lainnya

Proses perencanaan pendidikan  yang efektif dan efisien secara mutlak harus ditopang oleh peneliti (riset). Riset yang dibutuhkan adalah dalam dua bidang, yaitu bidang kebijakan dan dalam bidang intern pendidikan. Pelaksanaan riset kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan oleh badan pemerintah tetapi juga oleh lembaga-lembaga swasta yang independent agar supaya dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan dari berbagai arah serta tidak berpihak

Demikian juga pelaksanaan riset mengenai masalah-masalah pendidikan an sich perlu dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di lingkungan universitas dan lembaga-lembaga riset masyarakat mengenai mengenai pendidikan. Dewasa ini dirasakan suatu kelemahan di dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan nasional karena ketiadaan data riset mengenai masalah-masalah pendidikan san pelatihan yang dibutuhka n oleh masyarakat Indonesia sendiri yang sedang berkembang me nuju masyarakat industri

Dari berbagai konsep pendidikan dan pelatihan berasal dari pinjaman atau limpahan pemikiran-pemikiran barat mengenai perkembangan yang sebenarnya dari Indonesia sampai dewasa di dalam lingkungan kebudayaan Indonesia

Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s